Pernikahan Politik dalam Perspektif Hedonisme: Antara Kepentingan Kekuasaan dan Tujuan Perkawinan Islam

Abstrak

Dalam praktik politik, pernikahan dapat berkembang menjadi instrumen untuk membangun legitimasi, memperluas jaringan kekuasaan, mempertahankan status sosial, dan memperkuat kepentingan politik antarkelompok. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan ketika kepentingan politik berpotensi menggeser orientasi substantif perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pernikahan politik melalui perspektif hedonisme serta mengkaji ketegangan antara orientasi kepentingan kekuasaan dan tujuan perkawinan dalam Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis dan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan politik memiliki dimensi ganda: di satu sisi dapat berfungsi sebagai strategi sosial-politik untuk membangun legitimasi dan konsolidasi kekuasaan, sedangkan di sisi lain berpotensi mereduksi perkawinan menjadi instrumen pencapaian kepentingan duniawi apabila kepentingan politik mendominasi tujuan pembentukan keluarga. Perspektif hedonisme membantu menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari perkawinan sebagai ikatan yang berlandaskan tanggung jawab, kemaslahatan, dan pembentukan keluarga menuju relasi yang instrumental. Dalam perspektif hukum Islam, pergeseran tersebut perlu dikritisi karena tujuan perkawinan tidak semata-mata ditentukan oleh keuntungan sosial dan politik, melainkan juga oleh terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, pernikahan politik tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan keuntungan politik yang dihasilkan, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai dan tujuan substantif perkawinan dalam Islam.